Network
LintasSulbar, Mamasa - Gempa bumi Magnitudo 6,2 Skala Ricter (SR) yang meluluhlantakkan Kabupaten Mamuju dan Majene pada Tahu 2021 lalu, masih menyisahkan jejak. Utamanya di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) yang juga ikut terdampak ketika itu.
Betapa tidak, pada saat terjadi gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Mamuju dan Majene, terdapat dua kecamatan di Kabupaten Mamasa ikut terdampak. Dua kecamatan itu, tak lain adalah Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan, tercatat sebanyak 574 unit rumah warga mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, terbagi dalam beberapa kategori, masing-masing rusak ringan sebanyak 422 unit, rusak sedang 96 unit dan rusak berat 56 unit.
Pasca gempa bumi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 9,4 Miliar rupiah. Anggaran tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diperuntukkan bagi warga yang rumahnya terdampak, baik itu rusak sedang, ringan terlebih rusak berat.
Baca Juga: Kejaksaan Negeri Mamasa Menetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengelolaan Penyertaan Modal PDAM
Dalam penyalurannya, sudah ditentukan secara merata diantaranya, 10 juta rupiah untuk warga yang rumahnya mengalami rusak ringan, 25 juta rupiah bagi yang rusak sedang dan untuk rusak berat diberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah.
Ironisnya, karena bukannya disalurkan dengan baik, tetapi bantuan stimulan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi warga terdampak gempa itu, malah dipotong oleh oknum penyalur hingga 10 persen. Tidak main-main, berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat, ditemukan adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) sebesar kurang lebih 1 Miliar rupiah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka oleh pihak berwajib. Meskipun, kasusnya sudah bergulir selama dua tahun lamanya.
Baca Juga: Tingkatan Kapasitas Perempuan, Puanhayati di Sulawesi Barat Dorong Kewirausahaan
