Network
LINTASSULBAR.COM - Setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, atas video yang diupload 16 Maret 2024 terkait Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pada Abraham Samad SPEAK UP akun youtube yang dimiliki oleh Abraham Samad mantan Ketua KPK RI. Abraham Samad mengubah judulnya menjadi "Nasaruddin Umar: Setiap Rezim Punya Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara punya ajal" dari “Nasaruddin Umar: Rezim Jokowi Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal”.
Judul asli video tersebut saat diupload sebelas bulan yang lalu, tepatnya 23 Maret 2023 "Negara Punya Ajal, Rezim Akan Mati, Perlu Pertobatan Nasional".
Baca Juga: Imam Besar Masjid Istiqlal Kunjungi Mahasiswa PKUMI di Hartford International University
"Ini menunjukkan ketidakprofesionalan Abraham Samad dalam mengelola akun YouTube. Tidak menghargai narasumber yang datang dalam podcastnya. Padahal banyak menganggap dirinya adalah orang yang punya integritas," terang Muhammad Aras Prabowo Direktur Lembaga Profesi Ekonomi dan Keuangan (LPEK) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
Perilaku yang dilakukan oleh Abraham Samad sungguh tidak mencerminkan nilai integritas, objektif, independen dan profesionalisme. Memanfaatkan Tokoh Agama sekaligus Tokoh Bangsa untuk pemenuhan hasrat politiknya.
Baca Juga: Masjid Istiqlal Jajaki Kerjasama dengan Kampus Ternama di Amerika Serikat untuk PKUMI
Tindakannya yang membuat judul video. “Nasaruddin Umar: Rezim Jokowi Akan Tiba Ajalnya, Perlu Pertobatan Nasional. Negara Punya Ajal” menunjukkan hasrat politiknya yang menghilangkan sikap dan nilai integritas, objektif, independen dan profesionalismenya.
Ini pembelajaran kepada siapapun yang datang ke Abraham Samad SPEAK UP agar berhati-hati. Jangan sampai judul, isi dan substansi video diolah sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat politik Abraham Samad, terang Aras.
"Sebaiknya Abraham Samad membaca kembali nilai-nilai budaya Bugis. Jangan sampai sudah terhapus hanya karena ambisi politik. Jangan sampai mate siriq karena ambisi politik," tutup Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).***
