Network
"Misalnya dana perjalanan dinas dan honor rapat, itu sudah kita kurangi dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah. Tetapi kalau harus dipaksakan 20 miliar rupiah, maka kita pastikan kita sanggup," tandasnya.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara TAPD dan KPU mengenai besaran alokasi dana penyelenggaraan Pemilukada. Sehingga pemerintah daerah belum menandatangani NPHD.
"Sampai sekarang, di Sulbar hanya dua kabupaten yang menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat," pungkasnya.
Sumarlin berharap, pemerintah daerah bisa memahami KPU terkait kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilukada di tahun 2024 mendatang.***
