Network
LintasSulbar.com - Tak sekelumit persoalan tengah terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Kurang lebih tiga tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah menjadi persoalan serius. Carut-marut kebijakan keuangan daerah berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat.
Beberapa hari belakangan, pembayaran gaji honorer di sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Mamasa menjadi polemik panjang, seperti bola salju yang berguling kian besar.
Betapa tidak, pada 2 November 2023 lalu ratusan tenaga kesehatan berunjuk rasa di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), menuntut pembayaran gaji mereka yang sudah 10 bulan tidak diterima.
Baca Juga: Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Ini Kisahkan Perjalanannya
Beruntung, pada aksi itu Pj Bupati Mamasa, Yakub F. Solon, berjanji akan membayar gaji tenaga kesehatan yang berunjukrasa. Keesokan harinya, gaji Nakes dibayar untuk periode tiga bulan.
Lima hari setelahnya, giliran honorer Satpol-PP melakukan aksi unjuk rasa. Mereka juga menuntut gaji mereka yang belum dibayar pada triwulan ketiga. Tak berpolemik panjang, gaji mereka pun langsung dibayarkan keesokan harinya.
Sehari setelahnya, giliran honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan aksi mogok. Mereka juga menuntut gajinya yang tak dibayarkan sejak januari.
Anehnya, disaat Honorer Disdukcapil lakukan aksi mogok menuntut haknya, ditengarai bahwa Pj Bupati Mamasa memerintahkan Kasda menghentikan proses pencairan keuangan.
