Network
Dengan demikian, ARKM meminta transparansi Pemda Mamasa terkait alokasi dana pinjaman sebesar 32 miliar rupiah. Pihaknya meminta Pemda memberikan penjelasan secara terperinci, tentang penggunaan dana tersebut.
"Kami mendesak Pemda agar dana pinjaman diperuntukkan untuk kebutuhan mendasar, seperti pembayaran gaji tenaga kontrak, seperti Nakes dan lainnya," kata Yasir Kamil.
ARKM mendesak Pemda, agar segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan dana pinjaman yang dilakuakan. Sebab, tentu hal itu akan menjadi beban daerah dan merupakan utang Rakyat Mamasa.
"Kalau tidak ada penjelasan Pemda, itu menandakan pemerintah mengundang kami untuk kembali menjadi parlemen jalanan, jadi sekali lagi kami minta penjelasan secara terbuka," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupten Mamasa, Herry Kurniawan menjelaskan, untuk dana pinjama yang dilakukan oleh Pemda, itu hanya membayarkan Insentif dokter.
Selain itu, juga digunakan untuk pembayaran non kapitasi BPJS. Sementara untuk tenaga kontrak, pihaknya mengaku Pemda baru membayarkan tiga bulan atau triwulan satu di Tahun 2023.
"Inilah yang sementara kami pikirkan, karena baik Nakes maupun tenaga kontrak di sejumlah SKPD lainnya, juga belum dibayarkan," kata Herry Kurniawan.
Herry mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pimpinan, apakah akan dibayarkan khusus Nakes terlebih dahulu, atau seperti apa. Sebab, tentu tenaga kontrak lainnya juga akan menuntut, sehingga pihaknya menunggu instruksi dari Pimpinan.
"Inilah sementara kami kaji baik-baik, agar semuanya dapat kami selesaikan semuanya, baik Nakes maupun tenaga kontrak lainnya," tandasnya.***
