Network
LINTASSULBAR.COM - Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Multifunction Grand Maleo Hotel, Rabu 27 Maret 2024.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kebijakan pembangunan kesehatan saat ini, adalah transformasi sistem kesehatan Indonesia yang bermaksud untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Rakortekrenbang 2024, Sekprov Sulbar: Beberapa Isu Nasional Harus Direspon untuk Pembangunan 2025
Layanan dimaksud, mulai layanam yang berkualitas, paripurna, Accessible dan responsive yang berdampak kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.
Ia mengatakan, kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan, kesehatan yang baik akan membuat lebih produktif. Semua orang ketika membicarakan kesehatan, mesti bisa menghasilkan output tapi poinnya tidak boleh berhenti pada output itu saja.
"Jadi perumpamaan seperti yang dikatakan Habibie Start From the end yaitu berarti kita mulai untuk membuat rencana strategis dari belakang," jelas Idris
Ia menambahkan, tujuan rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 adalah, meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya, untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan kesehatan di Sulbar yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, pencapaian sasaran tersebut bukan semata-mata tugas pemerintah provinsi tetapi merupakan tugas bersama yang berintegrasi di tingkat pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten.
"Seperti yang kita ketahui permasalahan kesehatan sangat kompleks membutuhkan konsolidasi dan bersinergi antara kabupaten dan provinsi serta unit pelaksana pelayanan kesehatan terdaoat beberapa indikator pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian khususnya dari kita semua," imbuhnya.
Idris menegaskan, akses pelayanan pada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan di Sulbar, penguatan akses pelayanan pada masyarakat merupakan langkah awal yang paling penting dalam penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja.
Salah satu konsep kebijakan melalui strategi penguatan pondasi birokrasi, yang dapat berdampak memperhatikan perencanaan dengan pendekatan evidance based policy (EBP), yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan data dan fakta.
Selain itu, data capaian umur harapan hidup di provinsi sulawesi barat pada tahun 2023 sebesar 66,01 persen, masih dibawah angka capaian nasional sebesar 73,93 persen.
"Kesuksesan kita dalam membangun suatu program itu tergantung dari suatu perkembangan pendekatan kita pada kebijakan. Kalau mau dinas kesehatan semakin dihati rakyat kedepan, Kita harus bisa meniru buku yang ditulis oleh Mahasiswa study Engineering asal Indonesia, di Jepang tentang pelayanan berkelas dunia," tandasnya.***
