Network
LintasSulbar.com - Dorong penguatan layanan kepesertaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gandeng pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Upaya itu dilakukan BPJS, dalam sebuah pertemuan forum komunikasi kepentingan di Sulbar.
Dalam pertemuan itu, BPJS Kesehatan bersama Pemprov Sulbar, membahas optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya terkait cakupan kepesertaan.
Deputi Direksi Wilayah IX Sulselbar BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, mengatakan bahwa forum komunikasi yang ia lakukan merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun.
BpBaca Juga: Tunggakan BPJS Kesehatan Pemda Mamasa Mencapai 16 Miliar Rupiah
Pada kegiatan itu pula, dijadikan oleh BPJS sebagai ajang melaporkan kepada pemerintah Provinsi Sulbar atas seluruh sinergi dan kolaborasi antara BPJS dan pemangku terkait dari aspek kepesertaan, iuran, dan terutama layanan kesehatan.
"Kami menyampaikan terimakasih atas dukungan pemerintah provinsi sepanjang 2023 harapan kami tentu di 2024 yang sudah baik dipertahankan," kata Yessi.
Sementara yang belum baik yang dinilai perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan terutama dibeberapa kabupaten.
"Harapan kami 2024 Pemprov dapat mengejar ketertinggalan dari sisi kepesertaan, dan yang belum 100 persen cakupannya yaitu Kabupaten Pasangkayu," tutupnya.
Senada itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan pertemuan yang dilakukan terkait layanan BPJS dan program data. Menurutnya, dari hasil penyampai Direksi Wilayah IX Sulselbar BPJS Kesehatan, bahwa progres kepesertaan di Sulbar semakin baik.
Dari pertemuan itu juga Pemprov mencatat beberapa poin yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti seperti kepesertaan yang dinilai presentasinya harus ditingkatkan.
"Termasuk memberikan perhatian untuk meningkatkan mutu layanan dan sekaligus memastikan daerah harus memiliki tanggungjawab yang kuat agar seluruh warga tercover," ucap Idris.***
