Network
Namun Demikian, karena besarnya pengaruh situasi politik internal saat itu, dengan isu bahwa eks Kewedanaan Mamasa belum layak dan belum bersyarat menjadi Daerah Tingkat II karena potensi daerah yang belum mendukung, sehingga perjuangan ini kembali gagal.
Pada tanggal 17 Mei 1966 tokoh-tokoh masyarakat Eks Kewedanaan Mamasa kembali mengadakan rapat menetapkan anggota delegasi yang diutus ke Pemerintah Pusat. Delegasi tersebut, menghadap ke Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan usulan secara tertulis. Namun karena situasi Negara yang tidak kondusif akibat adanya gerakan DI/TII dan Pemberontakan G.30 / S. PKI, maka perjuangan kembali gagal.
Dengan semangat perjuangan yang tetap membara, cita-cita luhur masyarakat Eks Kewedanaan Mamasa bangkit kembali. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya panitia Penuntut Daerah Tingkat Il Mamasa pada Tahun 1987. Berkat kerja keras panitia ini melalui beberapa tahapan konsultasi dan rapat-rapat panitia, maka tersusunlah sebuah buku yang mengangkat potensi Eks Kewedanaan Mamasa, untuk menjawab pernyataan yang selama
ini menganggap bahwa Eks Kewedanaan Mamasa belum layak menjadi sebuah Daerah Tingkat II.
Buku inilah yang menjadi dokumen panitia yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan berbagai tembusan. Namun demikian, perjuangan ini kembali gagal, walau menghasilkan terbentuknya Perwakilan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Polewali Mamasa di Mamasa.
Pada Tahun 1998, seiring dengan berhembusnya angin Reformasi membuka kembali peluang dan waktu yang tepat untuk melanjutkan cita-cita perjuangan pembentukan Kabupaten Mamasa. Diawali dengan pergerakan Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa Mamasa pada bulan Juni 1998, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pejuang memulai kembali inisiatif pembentukan Kabupaten Mamasa, dengan melakukan pertemuan-pertemuan dan sosialisasi secara intensif.
Selanjutnya, pada Tanggal 22 sampai dengan 24 Juni Tahun 1999, dilaksanakan pertemuan akbar di Lantang Kada Nene' Mambi yang dihadiri tokoh-tokoh hadat, tokoh masyarakat, tokoh pejuang, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh mahasiswa dari empat Kecamatan Eks Kewedanaan Mamasa, yaitu dari Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Pana'. Pertemuan akbar ini menghasilkan personalia kepanitiaan terakhir serta menetapkan suatu ikrar dengan kebulatan tekad bersama, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Angganna Saregantingan pura lessu'na, ladipaippinni batu mabanda', laditambunni tappian bosi, lataolanna ma'siru pole, ma'bayu pole, ma'dodo pole, anta sumule masero pindan muanna pebajoang.
2. Makale'dua bongi, kedenni laumbendan bitti' umbussu'siku lama'menna kumua battu laumpamea tutungan su'be' laundaka pa'pasonga-songa illalan lembana Pitu Ulunna Salu ( Eks Kewedanaan Mamasa ) situru'kada tomatua LA NA AMMA'IA RAKKANA LITAK.
Semangat ikrar kebulatan tekad Lantang Kada Nene' inilah pergerakan seluruh masyarakat Eks Kewedanaan Mamasa baik di dalam maupun dinluar. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Eks Kewedanaan Mamasa di Makassar, Lembaga Komunikasi Pelajar dan mahasiswa MASSUMPA di Makassar, dan forum-forum serta sub-sub panitia di dalam dan diluar Eks Kewedanaan Mamasa.
Dibawah koordinasi panitia, forum masyarakat dan lembaga mahasiswa, maka pada tanggal 03 Mei Tahun 2000 dan pada tanggal 25 Mei Tahun 2000, terjadi pergerakan massa secara spontan sebagai bentuk Pressure dan desakan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Polewali Mamasa untuk mengeluarkan persetujuan dan rekomendasi pemekaran Daerah Tingkat Il Polewali Mamasa.
