LintasSulbar.com - Tak sekelumit persoalan tengah terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Kurang lebih tiga tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah menjadi persoalan serius. Carut-marut kebijakan keuangan daerah berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat.
Beberapa hari belakangan, pembayaran gaji honorer di sejumlah instansi pemerintahan di Kabupaten Mamasa menjadi polemik panjang, seperti bola salju yang berguling kian besar.
Betapa tidak, pada 2 November 2023 lalu ratusan tenaga kesehatan berunjuk rasa di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), menuntut pembayaran gaji mereka yang sudah 10 bulan tidak diterima.
Baca Juga: Shopee Terus Genjot Ekspor UMKM, Pedagang Sepatu Ini Kisahkan Perjalanannya
Beruntung, pada aksi itu Pj Bupati Mamasa, Yakub F. Solon, berjanji akan membayar gaji tenaga kesehatan yang berunjukrasa. Keesokan harinya, gaji Nakes dibayar untuk periode tiga bulan.
Lima hari setelahnya, giliran honorer Satpol-PP melakukan aksi unjuk rasa. Mereka juga menuntut gaji mereka yang belum dibayar pada triwulan ketiga. Tak berpolemik panjang, gaji mereka pun langsung dibayarkan keesokan harinya.
Sehari setelahnya, giliran honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan aksi mogok. Mereka juga menuntut gajinya yang tak dibayarkan sejak januari.
Anehnya, disaat Honorer Disdukcapil lakukan aksi mogok menuntut haknya, ditengarai bahwa Pj Bupati Mamasa memerintahkan Kasda menghentikan proses pencairan keuangan.
Persoalan itu belum selesai, kini muncul lagi event hiburan pasar malam yang diselenggarakan di Tengah-tengah kota Mamasa, yang menimbulkan kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM di Mamasa.
Dimana pada event itu, mayoritas diisi oleh pelaku UMKM dari luar daerah yang hanya datang mencari keuntungan lalu pergi tanpa kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah Mamasa.
Parahnya, beberapa hari sebelumnya, Satpol-PP menertibkan pedagang kaki lima dengan alasan keindahan kota. Berbeda dengan event kegiatan yang dilaksanakan di alun kota sebagai tempat olahraga, namun mendapatkan izin.
Kondisi inipun menuai sorotan dari masyarakat, khusunya pelaku UMKM di sekitar Kota Mamasa. Sebabnya, Anggota DPRD Mamasa, Fraksi PKB Suhadi Kandoa, angkat bicara.
Menurut Suhadi, sebelumnya Pemda berharap agar semua fasilitas umum yg ada di kota Mamasa dimanfaatkan sesuai fungsinya masing-masing. terkhusus yg menjadi perhatian utama Pemda yaitu sekitaran taman kota Mamasa dan sekitar tribun lapangan.
Anehnya kata Suhadi, tak berapa lama setelah pedagang kaki lima ditertibkan, Pemda justru memberikan izin terhadap pergelaran hiburan pasar malam di tribun lapangan. Padahal tempat itu menjadi pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat.
Di mana jika pasar malam itu dilakukan, maka akan berdampak bagi masyarakat lain khusunya bagi pelaku UMKM lokal dan juga menghambat aktivitas olahraga masyarakat.
"Karena selama kegiatan itu berjalan, masyarakat yang rutin memanfaatkan tribun sebagai tempat untuk olahraga seperti jogging, bola voly, sepak takraw, dan sepak bola mini, akan libur atau istirahat," ucap Suhadi, kepada LintasSulbar.com, Kamis 9 November 2023.
Sementara pelaku UMKM yang sudah di relokasi, lanjut Suhadi, akan jadi penonton setia melihat tempat mereka berdagang dari dulu yang akan di alih fungsikan untuk kepentingan umum dan keindahan kota Mamasa justru dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang tidak terlalu berdampak ke masyarakat.
"Saya selaku anggota DPRD Mamasa dari Fraksi PKB berharap supaya panitia dan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut agar melakukan kajian ulang dan mencari solusi yang terbaik, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah tengah masyarakat," harap Suhadi.***