Network
LINTASSULBAR.COM - Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) se - Sulawesi Barat (Sulbar), ditekankan program infrastruktur diharapkan dapat menjadi solusi dan bermanfaat bagi masyarakat di enam kabupaten. Fungsi PUPR harus lebih optimal agar menyelesaikan masalah, memberianfaat atau nilai tambah dan mengangkat branding Sulbar.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh pada Rapat Koordinasi Dinas PUPR Pemprov Sulbar, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PUPR Kabupaten se Sulbar di Mamuju, Kamis 18 April 2024.
Baca Juga: Respon Keluhan Warga, PUPR Sulbar Tambal Jalan Berlubang di Sekitar Kantor Gubernur
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad mengatakan, membutuhkan kerja keras dan kerja cepat sering tantangan yang dihadapi Sulbar saat ini, khususnya di sektor infrastruktur. Sehingga dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kerja terintegrasi antara Pemda dan pusat.
"Sehingga kita melakukan rakor ini dengan harapan kedepan kita bisa lebih sinergi, kolaboratif,dan kerja terintegrasi agar penanganan infrastruktur berjalan efektif demi kemajuan daerah," ungkapnya.
Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di Sulbar maka seluruh unsur ke PU an dari kabupaten, provinsi dan pusat terus berkoordinasi.
Hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen RKPD dan APBD. PU harus memunculkan masalah-masalah yang ditangani masyarakat saat pembahasan kedua instrumen tersebut.
"Hulunya dulu, bunyikan di dokumen RKPD dan APBD. NANTI tim evaluator (enam kabupaten) buka semua masalah," ucap Zudan.
Selain itu, menyebarluaskan informasi terkait penanganan yang sudah dikerjakan, hal ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat sehingga dapat mengangkat branding Sulbar.
