Network
LINTASSULBAR.COM - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo turut menghadiri Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang dirangkaikan dengan Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar.
Pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Februari 2024 di Novotel Makassar Grand Shayla Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Baca Juga: Bagi Masyarakat Sulbar, Ini Cara Cek Plat Kendaraan Online Tanpa Ke Samsat, Buka Website BPKPD
Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil serta Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah.
Forum itu diselenggarakan, dalam rangka meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pemangku kegiatan 4+1.
Pj. Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pengarahan terkait Strategi Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahun 2025. Dalam arahannya, Ia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi selain melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga harus dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Zudan juga mengingatkan, tugas evaluator provinsi dalam mengevaluasi rancangan APBD, RKPD, RPJPD dan Perda kabupaten agar menautkan hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, selanjutnya memastikan semua program dan urusan provinsi dan kabupaten dapat berjalan dengan baik.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dalam materinya tentang Strategi Penguatan Birokrasi yang Berdampak, lebih menitikberatkan pada penyusunan kebijakan pembangunan untuk memecahkan persoalan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar harus berdasarkan pada data dan fakta atau Evidence Based Policy.
