BPKP dan APIP Pemda Berkolaborasi Dalam Pengawasan Pengadaan ASN di Sulawesi Barat

- 19 Februari 2024, 00:57 WIB
BPKP dan APIP Pemda Berkolaborasi Dalam Pengawasan Pengadaan ASN di Sulawesi Barat
BPKP dan APIP Pemda Berkolaborasi Dalam Pengawasan Pengadaan ASN di Sulawesi Barat /Foto/Humas BPKP Sulbar /LINTASSULBAR

LINTASSULBAR.COM - Kebutuhan SDM yang berkualitas merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, lincah dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, pemerintah telah melakukan pengadaan Aparatur Sipil Negar (ASN).

Untuk wilayah Sulawesi Barat, pengadaan ASN Tahun 2023 dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), kecuali Kabupaten Mamuju, dalam memenuhi sekitar 4.718 formasi yang tersedia. Pengadaan ASN tersebut, dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

Baca Juga: BPKP, APIP dan Pj. Bupati Mamasa Bertemu di Tondok Bakaru, Bahas Apa?

Jumlah pelamar peserta ujian ASN tercatat sebanyak 11.917 peserta. Sampai dengan awal februari 2024, peserta yang lulus administrasi dan kompetensi sebanyak 4.208 peserta atau akan mengisi sekitar 85 persen dari kebutuhan formasi ASN.

Sedangkan rekrutmen ASN Tahun 2024, pemerintah telah mengumumkan secara resmi pada Tanggal 5 Januari 2024, dengan total formasi 2,3 juta. Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN.

Pemerintah pusat juga mendorong Pemerintah Daerah, untuk mengusulkan kebutuhan ASN pada Tahun 2024 yang disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi). Usulan ini dibuka sampai dengan 16 Februari 2024.

Untuk Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sampai dengan saat ini jumlah usulan kebutuhan enam Pemda sebanyak 5.519 orang. Jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, direncanakan dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun. Untuk tahap pertama akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2024.

Terdapat beberapa risiko dalam proses pengadaan ASN, antara lain percaloan, seleksi administrasi yang tidak akurat, adanya tambahan persyaratan dari pemda dan lainnya. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat melakukan kolaborasi pengawasan dengan APIP pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan pengawasan pengadaan ASN dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengangkatan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tondok Bakaru, Mamasa pada Jumat 16 Februari 2024 lalu, bertujuan untuk:

Halaman:

Editor: Wahyuandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah