Network
LintasSulbar.com - Himpunan Mahahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mengevaluasi Pj. Bupati Mamasa, Yakub F Solon. Sebab, diduga kuat melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) usai melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara, jelas diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, bahwa Penjabat Bupati, Wali Kota dan Gubernur tidak diperbolehkan melakukan muatasi ASN tanpa persetujuan Kemendagri. Namun, hal itu diabaikan oleh Pj. Bupati Mamasa, dibuktikan dengan kebijakan yang dilalakukan melampaui tugas dan tanggung jawabnya.
Atas ulahnay yang tidak sesuai dengan aturan, HMI Cabang Mamasa mendesak kepada Mendagri Untuk seger melakukan evaluasi terhadap Pj. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Baca Juga: Usulan Pergantian Pj. Bupati Mamasa, Ketua GAMKI: Hormati Proses, Jangan Benarkan yang Melanggar
"Ini jelas bertentangan dengan regulasi yang ada, tindakan Pj. Bupati Mamasa justru menggambarkan pemimpin yang otoriter," tegas kadar HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, Minggu 17 Desember 2023.
Iq mengatakan, apa yang telah diperbuat Pj. Bupati Mamasa yang diduga kuat melanggar regulasi, tidak boleh didiamkan begitu saja. Yakub F Solon mesti tanggung jawab perbuatannya sendiri.
"Ini jelas tidak bisa dididiamkan berlarut-larut, kebijakan yang jelas salah dimata hukum tak mesti teraktual di daerah," kata Arifin Dajalil.
