Network
LintasSulbar.com - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau kepada seluruh Perangkat Desa se - Kabupaten Mamasa, agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 mendatang.
Hak tersebut, jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan dasar itulah, Ketua PPDI Kabupaten Mamasa menekankan agar Perangkat Desa tidak diperbolehkan melakukan politik praktis saat pelaksanaan Pemilukada.
Ketua PPDI Kabupaten Mamasa, Elias mengatakan, tugas dan tanggung jawab Perangkat Desa ialah mendukung sistem demokrasi di Indonesia, agar tetap berjalan dengan baik. Namun, tetap berada di jalur aman dan tetap menjaga netralitas.
Baca Juga: Jelang Pemilukada, Pemda se-Sulbar Ucapkan Ikrar Netralitas ASN
"Saya berharap kepada seluruh Aparat Desa di Kabupaten Mamasa, agar tetap memegang teguh prinsip dan aturan untuk tidak terlibat dalam politik praktis," kata Elias saat dikonfirmasi via Whatssap, Jumat 1 Desember 2023.
Ia mengatakan, apabila di kemudian hari terdapat Aparat Desa yang terlibat politik praktis, tentu akan menanggung resiko masing-masing. Sebab, dalam aturan sangat jelas diatur bahwa Aparat Desa sama sekali tidak diperbolehkan melakukan politik pada masa Pemilu dan Pilkada.
Baca Juga: Jaga Netralitas Pada Pemilukada 2024, ASN di Mamasa Mengangkat Ikrar
"Sekali lagi saya tekankan, marilah kita mengikuti aturan yang ada jangan dilanggar demi mewujudkan Pemilu yang damai," katanya.
