LINTASSULBAR.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) belum sepenuhnya merealisasikan anggaran Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara tahapan sudah terus berjalan, bahkan dalam waktu dekat, Adhoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) gajinya segera dibayarkan, namun anggaran Komisi Pemilhan Umum (KPU) masih minim.
Lantas bagaimana kemudian KPU membayarkan gaji Adhoc nantinya? Apakah akan ditunda pengajiannya atau seperti apa mekanismenya? Berikut penjelasan Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin.
Tepat bulan Juni 2024, KPU akan membayarkan gaji sejumlah Adhoc yang tersebar di 17 kecamatan, 168 desa dan 13 kelurahan. Namun, sampai saat ini pihak KPU masih bingung dengan kondisi yang ada, sebab Pemda Mamasa baru merealisasikan anggaran Pilkada sebesar 3 Miliar rupiah.
Sementara, sejauh ini berbagai tahapan sudah dilalui termasuk perekrutan PPK, PPS dan masih banyak lagi tahapan lain yang telah dilaksankan. Dengan demikian, anggaran tersebut tentu sudah digunakan, lalu bagaiamana dengan ratusan Adhoc yang sudah menanti gaji?
Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin mengatakan, hingga saat ini pihak KPU baru menerima anggaran dari Pemda sebesar 3 Miliar rupiah. Sementara, gaji PPK dan PPS hingga kesekertariatan tingkat desa dan kecamatan segera dibayarkan.
Baca Juga: Soal Anggaran Pilkada Mamasa, Komisioner KPU: Idealnya Sesuai Usulan
Sumarlin menjelaskan, jika saat penggajian nantinya anggaran yang ada belum mencukupi, pihakya akan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan pusat untuk menyikapi hal tersebut. Sebab, sejauh ini belum ada progres dari Pemerintah Daerah.
"Kalau tidak cukup digunakan untuk bayar gaji, ya kami akan koordinasi dengan KPU provinsi dan pusat, seperti apa kelanjutannya," kata Sumarlin saat dikonfirmasi via telpon, Rabu 5 Juni 2024.
Meski demikian, pihak KPU akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada, walaupun masih minim. Sebab, sudah beberapa tahapan yang sudah dilalui itu juga menggunakan anggaran yang tidak sedikit.
"Kami akan tetap maksimalkan anggaran yang ada," kata Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Sumarlin.
Untuk diketaui, sampai saat ini Pemda Mamasa baru merelealisasikan anggaran Pilkada sebesar 3 Miliar rupiah dari 35 miliar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati.
Sementara itu Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menegaskan agar Pemda segera merealisasikan anggaran Pilkda. Bahkan disampaikan, demi kesuksesan Pilkda diminta kepada Pemda untuk menunda kegiatan lain terlebih dahulu, jika anggaran Pilkda akan terhambat.
Bahtiar Baharuddin menekankan agar Pemda Se-Sulawesi Barat memprioritaskan Anggaran Pilkada. Hal itu dimaksudkan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), Aman dan Damai.
Ia menyampaikan, Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, merupakan pekerjaan yang super prioritas. Sehingga, perintah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran Pilkada sudah harus ditransfer ke penyelenggara, hingga keamanan pada Juli 2024 mendatang.
"Perintahnya Kemendagri, bulan Juli uangnya sudah harus di transfer semua. Nah, ini harus saya cek. Saya harus menyampaikan sedikit agak serius, saya jadi Pj. Gunernur karena ada Pilkada karena Pilkada adalah pekerjaan super-super prioritas yang lainnya bisa ditunda," kata Bahtiar Baharuddin.
Ia menegaskan, mislanya Pemda mau bangun jalan bisa ditunda, bangun sekolah bisa ditunda. Kenapa, kalau ini Pilkada tidak sukses, merusak sistem konstitusi, dampaknya luar biasa. Maka seluruh hal yang menghambat Pilkada harus diselesaikan, demi kepentingan negara lebih luas.
Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menegaskan, soal anggaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, tidak ingin mendengar Pemda se-Sulbar mengeluhkan soal keterbatasan anggaran. Ditegaskan, kegiatan-kegiatan lain bisa dihentikan dan anggarannya dialihkan ke Pilkada.
Namun ketegasan itu, berbanding balik dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Mamasa, sebab anggaran Pilkada seakan-akan tidak diprioritaskan. Malah dicicil, akan dibayarkan sesuai tahapan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Pemda teekait alasan mengapa sejauh ini belum merealisasikan anggaran Pilkada sepenuhnya.***