LuntaSulbar, Polewali Mandar - Seorang balita lima tahun bernama Muhammad Farhan, asal Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hj. Andi Depu Polewali Mandar (Polman), tidak mampu membayar biaya pengobatan. Hingga keluarganya mengadu ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Muhammad Farhan masih berusia empat tahun, ia menderita gejala penyakit Demam Tyiporid. Selama menjalani perawatan, ia tidak bisa bicara disebabkan efek gejala penyakit yang dideritanya.
Pasien Muhammad Farhan, sudah menjalani perawatan di RS Hj. Andi Depu Polewali Mandar sejak 11 Mei 2023 lalu. Ia merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.
Sejak sepekan dirawat di ruang Asoka Kamar II B, Muhammad Farhan terdaftar sebagai pasien jalur umum, tidak ditanggung BPJS kesehatan.
Baca Juga: Pasien di Mamasa Ditandu Sejauh 1 Kilometer Akibat Jalan Rusak
Hal itulah yang menjadi kegelisahan keluarga Muhammad Farhan. Sebab, hidup di taraf ekonomi menengah ke bawah, tentu kesulitan dalam menyelesaikan biaya pengobatan akibat keterbatasan.
Sementara, pihak RS Hj. Andi Depu Polewali Mandar, hanya memberikan waktu hingga Selasa 16 Mei 2023 pukul 24.00 Wita. Pihak keluarga diminta untuk mengurus BPJS kesehatan di Kabupaten Mamasa.
Kendalanya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa seakan abai terhadap keluarga pasien. Beberapa waktu lalu, pihak keluarga Muhammad Farhan telah berupaya mengurus BPJS kesehatan di Mamasa, namun, seakan dipersulit dan tidak diberikan solusi.
Baca Juga: Viral, Ibu Ida Dayak Mampu Sembuhkan Pasien Panderita Patah Tulang
Menurut keluarga korban, Muhammad Ikbal, pihaknya telah mendatangi kantor BPJS kesehatan Mamasa, namun, diminta untuk berkoordinasi kepada pihak Pemda terlebih dahulu.
Tak sampai disitu, keluarga pasien langsung berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa berdasarkan petunjuk pihak BPJS, namun, lagi-lagi tidak mendapatkan solusi. Sementara, pasien yang tengah menjalani perawatan sangat urgensi.
Dengan demikian, pihak keluarga merasa kecewa lantaran tidak diberikan solusi oleh Pemda Mamas. Sehingga, mengadu ke Presiden Joko Widodo.
Sebab kata Muhammad Ikbal, sudah berkali-kali mengajukan pendaftar BPJS kesehatan. Namun, hingga saat ini belum juga dapat berproses alis belum ada hasil yang didapatkan.
Berbagai upaya telah dilakukan, hingga harus bertemu dengan Bupati Mamasa, namun, tidak juga membuakan hasil yang memuaskan. Pemerintah tidak memberikan solusi sama sekali terkait penerbitan BPJS.
"Padahal visi misi Pemda Mamasa salah satunya adalah jaminan kesehatan masyarakat, tetapi kenapa dipersulit sementara sangat dibuat pasien," kata Muhammad Ikbal, Selasa 16 Mei 2023.
Pihak keluarga benar-benar bingung ingin mengadu kemana lagi, hingga membuat goresan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam tulisannya, meminta kepada Presiden agar menerbitkan BPJS gratis karena diabaikan Pemda Mamasa.
"Kemana lagi orang miskin seperti kami mengadu, lantas kemana lagi orang seperti kami berharap," kata Muhammad Ikbal.
Pihak keluarga mengakui, jika para dermawan telah memberikan sumbangsi kepada pasien. Namun kata dia, sampai kapan terus berharap uluran tangan orang lain. Sementara, pemerintah seakan tutup mata terhadap warganya yang sedang dalam kesulitan.
"Sementara, jaminan kesehatan juga adalah bagian dari kebjikan yang dapat di tempuh oleh pemerintah, yang notabenenya sebagai daerah Dengan Status UHC dalam segi jamuan kesehatan," tandasnya.
BPJS Akan Terbit 1 Juni Mendatang
Menanggapi keluhan masyarakat yang sedang menjalani perawatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Lonni mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi pembuatan BPJS.
Namun berdasarkan regulasi, BJS aktif setelah pengurusan membutuhkan waktu. Untuk pasien yang menjalani perawatan Di RS Andi depu Polewali Mandar, BPJS nya akan aktif pada 1 Juni 2023 mendatang.
Ia menjelaskan, pihak Pemda Mamasa tidak tutup mata. Saat mereka meminta rekomendasi pembuatan BPJS, pihak dinas langsung memberikan pengantar ke kantor BPJS Mamasa.
"Tetapi untuk mengaktifkan BPJS memang butuh waktu, tidak bisa diurus langsung aktif," Kepala Dinas Sosial, Lonni saat dikonfirmasi via telpon.
Pada kesempatan itu, Lonni juga mengimbau kepada masyarakat agar memperhatikan hal-hal penting, utamanya BPJS kesehatan. Jangan diurus pada saat dibutuhkan atau dalam keadaan sakit.
Mestinya kata dia, dokumen penting seperti itu, dilengkapi sebelum digunakan. Sehingga, saat dibutuhkan semuanya sudah siap, karena BPJS kesehatan tidak langsung aktif melainkan butuh proses.
"Yang terjadi pada pasien yang dirawat di Polewali Mandar, nanti diurus saat sakit jadi memang sulit karena tidak langsung aktif," tandasnya.***