Network
LINTASSULBAR.COM - Gerakan Mahasiswa Peduli Daerah (GMPD) Mamasa, menyoroti Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Pasalnya, beberapa waktu lalu, Pemda melakukan pinjaman ke Bank Sulselbar sebesar Rp. 32 Miliar, untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan baik terhadap gaji Tenaga Kesehatan (Nakes), Tamsil Guru-guru dan Siltap Desa-desa.
Namun kenyataannya, hingga kini tunggakan tersebut beulum juga tuntas. Baik itu Siltap Desa-desa, Tamsil Guru-guru Non Sertifikasi maupun Nakes, sehingga GMPD mempertanyakan alokasi pinjman Pemda miliaran rupiah yang baru-baru ini dicairkan.
Baca Juga: Nambah Beban Daerah, Pemda Mamasa Pinjam Dana ke Bank BPD Puluhan Miliar, GMPD: Itu Bukan Solusi
Bukan tanpa alasan, berdasarkan keterangan salah seorang Penggerak Guru Bersatu Kabupaten Mamasa, Rimawati, untuk non sertifikasi yaitu Tamsil ada beberapa guru yang sudah dibayarkan. Tetapi masih banyak yang belum dituntaskan hingga saat ini, entah apa alasan Pemda.
Sementara kata dia, Petunjuk Teknis (Juknis)nya sama Peraturan Menterinya sama tetapi lagi-lagi tidak dibayarkan. Pihak guru-guru belum mendapatkan penjelasan dari Pemda mengapa ada guru-guru yang dibayarkan dan belum dibayarkan.
"Saya juga heran, tidak tau apa kendalanya sampai-sampai ada yang dibayarkan dan ada yang tidak," kata Rimawati saat dikonfirmasi via WhatsApp, kamis 29 Februari 2024.
Rimawati tidak menyebutkan jumlah guru non sertifikasi yang belum dibayarkan Tamsilnya, tetapi ia mengatakan sampai saat ini diakui masih banyak guru yang belum dibayarkan oleh Pemda. Entah apa alasannya.
Baca Juga: Pj. Bupati Mamasa: Siltap Desa Harus Dibayarkan Tiap Bulan Agar Kades Bisa Bekerja Maksimal
Sementara, untuk Nakes sepanjang Tahun 2023 hanya tiga bulan gajinya dibayarkan, yakni bulan Januari sampai Maret. Selanjutnya, gaji bulan April sampai Desember atau terhitung selama sembilan bulan sama sekali belum dibayarkan.
Hal tersebut, disampaikan salah seorang Nakes yang enggan disebutkan identitasnya. Kepada laman ini, ia mengungkapkan gaji Nakes terihitung selama sembilan bulan sampai detik ini belum juga dibayarkan.
"Kami belum dibayar sama sekali, kami hanya dibayarkan tiga bulan di Tahun 2023," ungkap salah seorang Nakes yang enggan disebutkan namanya.
Dari Sekertaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamasa, Sarlis Puangtiku mengatakan, untuk Siltap desa dengan senilai 40 persen atau lima bulan sudah dibayarkan. Tersisah 20 persen, rencana Pemda akan dibayarkan pada Bulan April mendatang.
"Untuk Siltap Tahun 2024 akan dibayarkan pada Bulan Maret, itu berdasarkan penyampaian dari Pemda," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua GMPD Mamasa, Zulbahri mengatakan, jika Siltap Desa-desa sudah dibayarkan dan sebagian Tamsil guru-guru telah dibayarkan. Kenapa Nakes yang juga tidak kalah urgen tidak dilirik oleh Pemda, seolah diabaikan?
Hal ini, tentu menjadi pertanyaan karena Pemda telah melakukan upaya dengan meminjam dana ke Bank Sulselbar senilai Rp. 32 Miliar. Alasan peminjaman adalah untuk menyelesaikan tunggakan yang ada, tetapi ternyata itu belum dituntaskan.
Sehingga, GMPD miminta penjelasan Pemda terkait alokasi pinjaman yang telah diakukan dengan jumlah yang tidak main-main. Agar hal ini, tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
"Ini perlu dijelaskan Pemda, karena akan menjadi pertanyaan masyarakat ketika tidak ada penjelasan secara detail," kata Zulbahri.
Ia mengatakan, pinjaman dana yang dilakukan merupakan hutang daerah, tentu akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa. Mestinya, Pemda melalui Pj. Bupati memberikan solusi yang tepat, tanpa menambah beban daerah.
"Harapan masyarakat kepada Pj. Bupati hadir di Mamasa untuk menjadi solusi bagi Rakyat Mamasa, tetapi ternyata hadir hanya menambah beban daerah, bukan memperbaiki daerah dari keterpurukan," tegasnya.
Hal ini, seolah mengundang GMPD untuk kembali menjadi parlemen jalanan, sebab pihaknya menilai daerah ini hanya dijadikan lahan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami tidak akan tinggal diam, kami akan meminta penjelasan Pemda, tentang pengalokasian pinjaman yang dilakukan senilai 32.Miliar rupiah," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Pj. Bupati Mamasa, Muhammad Zain, pihak media telah berupaya melakukan upaya konfirmasi tetapi belum berhasil.***
