Network
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menambahkan, RPJPD nantinya menjadi rujukan kedepan sehingga penting menghadirkan berbagai komponen. Terkait forum konsultasi yang sedang dilaksankan harus memperhatikan tiga poin. Pertama adanya dialog atau tukar menukar informasi antara pihak-pihak berkepentingan. Kedua adanya perumusan yang disepakati.
"Saya melihat dengan 7 misi, ini harus dikritisi secara konstruktif. Jangan cuma mencegah namun tidak menyiapkan alternatif yang kira kira bisa menjadi sampelmentasi," ucap Idris.
Selain itu, Dokumen RPJPD juga harus terkait dengan dokumen sebelumnya dan aktor aktor masa depan. Ketiga adanya kesinambungan kebijakan makro nasional.
"Pastikan jangan sampai kita berdiskusi tpaintidak mengenai apakah sudah sesuai dengan kebijakan nasional termasuk RPJMN dan isu isu nasional wajib dijalankan pemerintah di tingkat provinsi," tandasnya.***
