Satpol PP Segel Kantor BPKAD dan Usir Pegawai Dari Ruangan, Sekda Mamasa: Itu Pelanggaran Hukum

- 28 Desember 2023, 11:59 WIB
Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menuntut gajinya yang tidak dibayarkan selama tiga bulan dan uang makan enam bulan
Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menuntut gajinya yang tidak dibayarkan selama tiga bulan dan uang makan enam bulan /Foto/LintasSulbar /Wahyuandi

LintasSulbar.com - Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menuntut gajinya yang tidak dibayarkan selama tiga bulan dan uang makan enam bulan. Sebagai bentuk kekesalan, para Satpol PP menyegel dan mengusir pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sedang berkantor.

Aksi unjuk rasa dilakukan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai abai terhadap gaji para honorer Satpol PP. Dengan begitu, pihaknya melakuka aksi penyegelan pintu masuk Kantor Bupati dan Kantor BPKAD.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Satpol PP Segel Kantor Bupati Mamasa, Kesal Gaji dan Uang Makannya Tidak Dibayarkan

Koordinator Aksi, Andik Reski mengatakan, pihaknya akan melakuka penyegelan selama gaji dan uang makan mereka tidak dibayaran oleh Pemda. Sebab, tidak lagi ingin dijanji dengan kata-kata manis.

"Kami tidak akan buka segel dan kami tidak akan biarkan orang berkantor selama gaji kami tidak dibayarkan," ujar Andik Reski, Kamis 28 Desember 2023.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Mamasa, Muhammad Syukur mengatakan, Pemda tidak sedang tutup mata dengan hak-hak para tenaga honorer. Bukan hanya Satpol PP, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga mendesak dan akan dibayarkan, namun, masih dalam proses.

Baca Juga: Satpol PP Usir Paksa Pegawai BPKAD Mamasa Keluar dari Ruang Kerjanya, Kantor Ditutup Pelayanan Lumpuh Total

Pihak keuangan masih akan menghitung sesuai kemampuan keuangan daerah yang ada. Sebab, keuagan daerah sangat terbatas, sehingga solusinya akan dibayarkan semua tetapi kemungkinan hanya satu bulan.

"Tetap dibayarkan sebelum Tahun baru, tapi bagaimana caranya kalau tutup kantor, pasti pelayanan tidak ada," kata Muhammad Syukur.

Halaman:

Editor: Wahyuandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah