Network
LintasSulbar.com - Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) kesal terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai tidak adil. Sebab, menekan defisit anggaran tetapi mengorbankan desa-desa.
Diakui bahwa Pj. Bupati Mamasa mampu menekan angka defisit di Kabupaten Mamasa, meskipun baru menjabat selama kurang lebih dua bulan. Tetapi di balik itu ada yang harus dikorbankan, salah satunya hak para Kepala Desa di 17 kecamatan.
Baca Juga: Apdesi Dan PPDI Nyatakan Dukungan untuk Pj. Bupati Mamasa, Begini Respon Salah Satu Jenlap FMB
Sehingga, kinerja Pj. Bupati Mamasa dinilai bukan merupakan sebuah prestasi melainkan kebijakan yang merugikan. Salah satu contoh yang dirugikan ya para Kepala Desa, anggarannya dikorbankan demi menurunkan angka defisit.
Hal tersebut diungkapkan Ketua APDESI Kabupaten Mamasa, Abdul Rahman Tona, mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pj. Bupati Mamasa merupakan kerugain besar bagi seluruh desa-desa, bahkan APDESI secara kelembagaan.
"Mestinya jangan membuat kebijakan yang diatasnamakan prestasi, sementara merugikan orang lain, jadinya bukan prestasi tapi kebijakan yang salah," kata Ketua APDESI, Abdul Rahman Tona, Minggu 24 Desember 2023.
Mestinya kata dia, desa-desa juga disetarakan dengan yang lain, dibayarkan haknya setiap bulan sepeti Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya. Jangan malah seolah-olah dianak tirikan, sementara para Kepala desa juga butuh hidup dan kesejahteraan.
"Secara kelembagaan APDESI, kami benar-benar kesal atas kinerja dan kebijakan Pemda Mamsa dalam hal ini Pj. Bupat Mamasa, menekan angka defisit dengan mengorbankan hak desa-desa," tegasnya.
