Network
LintasSulbar.com - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Sulawesi Barat (Sulbar), melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi Pelaku UMK Sulbar Angkatan Ke-II, di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 22 November 2023.
Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi hukum kepada Koperasi dan pelaku UKM.
Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga: DPMPTSP Sulbar Optimalisasi Standar Layanan Perizinan
Menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan Access to Justice bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
Menurutnya, ketentuan itu memperluas akses bantuan hukum bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.
"Ini menjadi dasar pijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi," kata Bau Akram Da'i.
Ia mengatakan, banyak permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha saat ini, seperti permodalan, penurunan volume usaha, kemampuan membayar pinjaman melemah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan usaha.
