Network
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mitthar mengatakan, pemberian biaya pendidikan itu semacam pelecut bagi ATS miskin, agar dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk masa depan mereka.
Dengan harapan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Desa (Pemdes) se-Sulbar, dapat melakukan hal serupa sebagai bagian dari kolaborasi, untuk melakukan intervensi penanganan ATS di sejumlah daerah.
"Sebetulnya Pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan atau gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga SMA, kecuali Swasta," kata Mitthar, Minggu 12 November 2023.
Ia mengatakan, pembebasan biaya pendidikan yang dimaksud, tidak mengakomodir biaya personal bagi peserta didik, misalnya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, alat tulis, buku tulis, dan biaya personal lainnya.
"Sementara dukungan biaya pendidikan yang akan kami berikan, diorientasikan untuk biaya personal siswa," ungkapnya.
Tim Pendata ATS Sedang Berlangsung di Enam Kabupaten
Mitthar juga mengungkapkan, tim penanganan ATS sedang melaksanakan tahapan awal verifikasi data ATS miskin yang layak mendapatkan biaya pendidikan di enam kabupaten. Pelaksanaan verifikasi itu, dibantu tim penanganan ATS dari sekolah, baik SMA, SMK, maupun SLB di seluruh wilayah Sulbar.
"Verifikasi administrasi awal telah dilaksanakan selama tiga hari, sejak 7 - 9 November 2023 kemarin. Hari pertama di Kabupaten Mamuju dan Mamasa, hari kedua di Kabupaten Mamuju Tengah dan Polewali Mandar, serta di Kabupaten Pasangkayu dan Majene pada hari ketiga," katanya.
Secara umum, verifikasi dibagi dalam dua tahap, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di masing-masing sekolah. Kedua tahapan verifikasi itu, jika tim verifikasi tidak menghadapi kendala berarti di lapangan, diharapkan dapat selesai pekan ini.
