Network
LintasSulbar.com - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, belum menindaklanjuti kasus dugaan minta jatah proyek oleh anggota DPRD Mamasa dari Fraksi PDIP.
Alasannya, hingga saat ini unsur pimpinan DPRD maupun badan kehormatan belum menerima laporan secara resmi, baik lisan maupun tertulis dari masyarakat. Padahal kasus ini susah jadi polemik di kalangan masyarakat sejak beberapa pekan terakhir.
Anggota BK DPRD Mamasa, Muhammad Sapri mengatakan, BK telah berdiskusi secara internal. Dari hasil diskusi, kasus ini belum bisa ditindaklanjuti karena belum ada laporan secara resmi dari masyarakat.
Menurut Sapri, laporan dari masyarakat menjadi dasar pihak BK menindaklanjuti kasus itu. Bukan informasi atau desas desus.
"Kami hanya sampai pada diskusi internal BK, karena untuk menindaklanjuti, kami butuh dasar yang kuat (laporan surat resmi)," ucap Sapri, via Whatsapp, Rabu 8 November 2023.
Senada Sapri, Wakil Ketua II DPRD Mamasa, David Bambalayuk juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat. Dengan begitu, belum merekomendasikan BK melakukan sidang etik.
Baca Juga: Aktivis LMND Minta Badan Kehormatan DPRD Mamasa Usut Perkara Minta Jatah Proyek di Rujab
