LintasSulbar, Mamasa - Aliansi Organda Pitu Ulunna Salu menggelar aksi unjuk rasa di Jembatan Mamabi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Mereka menuntut berbagai persoalan yang dinilai tidak mampu dituntaskan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa, Senin 3 Juli 2023.
Sebanyak dua oraganda yang tergabung dalam Aliansi Organda Pitu Ulunna Salu, diantaranya HPMB dan Panorama. Sejumlah Mahasiswa dari dua Organda tersebut, mendesak Pemda Kabupaten Mamasa menyelesaikan berbagai persoalan yang kian meresahkan rakyat hari ini.
Mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pemerataan Pembangunan, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi dan berbagai persoalan kian dirasakan masyarakat yang tidak dapat dituntaskan oleh Pemda hingga saat ini. Sehingga, Pemda dinilai gagal total dalam memimpin Kabupaten Mamasa.
Koordinator Lapangan Aksi, Rahmat Dahlan mengatakan, Pendidikan merupakan ujung tombak dalam membangun sebuah daerah, bahkan merubah dunia. Maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan kualitas pendidikan, namun, jika pemerintah abai terhadap sarana dan prasarana pendidikan tentu daerah tersebut tidak akan maju.
Baca Juga: Ini Alasan Kades di Mamasa Bentak Warganya, Tidak Mau Diatur
Untuk di Kabupaten Mamasa saat ini kata dia, kondisi pendidikan sangat memprihatinkan sebab sangat jauh dari kata layak. Sementara, amanat Undang-undang menegaskan semua orang berhak mengenyam pendidikan secara layak, tapi tidak terealisasi di kabupaten Mamasa secara umum.
Bukan tanpa alasan, masih banyak ditemukan sekolah-sekolah di pedalaman belum mendapatkan fasilitas yang memadai. Hal ini, merupakan bukti nyata kemunduran kualitas pendidikan di Kabupaten Mamasa.
Rahmat Dahlan menyebutkan, wajah buruk pendidikan di Kabupaten Mamasa menjelma kedalam ragam kasus, diantaranya sekolah-sekolah yang memiliki gedung tapi tidak memiliki tenaga pendidik.
Ia menerangkan, pada Tahun 2020 tingginya angka pengangguran yang didominasi oleh pemuda yang putus sekolah di Kabupaten Mamasa sebanyak 3,67 persen. Guru kontrak selama sembilan bulan gajinya belum di bayarkan, hanya mendapat gaji 15000 rupiah per mata pelajaran, tapi dituntut mencerdaskan peserta didik.
Baca Juga: Harlah PMII ke-63, 20 Ribu Kader Bakal Datang di Solo, Presiden Joko Widodo Terkonfirmasi Hadir
Hasilnya, banyak peserta didik di pelosok Mamasa yang tamat Sekolah Dasar (SD) tapi tidak bisa mengenali huruf dengan baik. Belum lagi maraknya kasus komersialisasi pendidikan yang megerogoti pendidikan di kabupaten Mamasa, seperti sekeloh-sekolah yang mematok harga tinggi bagi peserta ujian untuk ikut serta dalam ujian nasional, hanya untuk sekadar mendapatkan ijazah.
Sementara, transparansi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi tidak terealisasi serta tidak tersosialisasi dengan baik. Akibatnya banyak anak muda yang putus sekolah karena tidak mendaptkan haknya seperti mendaptkan beasiswa.
Dengan demikian, pihaknya menuntut Pemda agar segerah merumuskan perda tentang beasiswa daerah bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Hal ini ditengarai buruknya kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, yang mesti di evaluasi secara total.
Selain kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga masih belum sepenuhnya dirasakan secara baik oleh masyarakat, mulai dari pelayanan hingga fasilitas kesehatan masih sangat buruk. Mestinya, ini menjadi perhatian pemerintah sebab masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
Baca Juga: GP Ansor Kawal P3GTM, Indahnya Toleransi Antar Umat Beragama di Mamasa
Hingga saat ini kata Rahmat Dahlan, belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Mamasa mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, misalnya Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan peratura presiden Nomor 82 Tahun 2018, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib mengikuti program BPJS kesehatan.
Hal tersebut, seirama dengan Visi dan Misi Pemerinta Kabupaten mamasa tentang jaminan kesehatan dan mendapatkan penghargaan dari Mentri Dalam Negri, Unversal Health Coverage (UCH) Award 2023. Dengan klaim Bupati bahwa, masyarakat kabupaten mamasa telah terdaftar program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebanyak 95,30 Persen dari total penduduk kabupaten mamasa.
Artinya, hampir dari seluruh penduduk kabupaten mamasa telah mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis, Namun realitas tidak berbicara demikian, Baru-baru ini media menyorot buruknya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan gratis yang telah mendapatkan penghargaan itu. Maka, hal itu perlu dipertanyakan.
"Belum lagi lagi tenaga medis kabupaten mamasa yang sudah setahun tidak di bayarkan gajinya oleh pemerintah daerah, kira-kira anggarannya dikemanakan," kata Rahmat Dahlan, Senin 3 Juli 2023.
Tak hanya itu, kondisi Infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Mamasa sampai saat ini masih terus disorot dalam berbagai keburukan. Baik itu Infrastruktur jalan, jembatan hingga penerangan serta jaringan telekomunikasi yang sampai saat ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Rahmat Dahlan mengatakan, sebagai daerah yang baru tumbuh seumur jagung, mestinya Kabupaten Mamasa dibangun dengan kesadaran yang benar-benar mengarah pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prosedur perundang undangan.
Namun hal ikwal tersebut tidak terlihat, bobroknya birokrasi dan sistem pemerintahan berimbas tidak terlaksananya misi yang dibawah oleh pemerintah kabupaten mamasa. Inprastruktur jalan, pengembangan teknologi serta listrik sebagai basis perputaran dan kemajuan roda pereekonomi rakyat tidak terealisasi.
Kondisi inilah sehingga, Aliansi Organda Pitu Ulunna Salu turun ke jalan mendesak Pemda Kabupaten Mamasa agar dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat.
Pernyataan Sikap
1. Segera Terbitkan Perbup atau Perda tentang Beasiswa Berprestasi dan Keluarga Tidak Mampu.
2. Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Trasparansi Anggaran Pendidikan Kabupaten Mamasa
3. Maksimalkan Pelayan kesehatan Kabupaten Mamasa.
4. Pemerataan Pembangunan Jalan, Penyaluran Listrik dan Jaringan ke Pelosok di Kabupaten Mamasa.
5. Maksimalkan Anggaran kepemudaan.***