Data Desa Presisi Sulawesi Barat, Menuju Program Kegiatan Tepat Sasaran APBD dan APBN

LintaSubar, Mamuju - Desa Presisi (DDP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), merupakan langkah untuk menyamakan persepsi semua pihak, demi kelancaran program Desa Presisi di sejumlah daerah di Sulawesi Barat.

Data Desa Presisi, merupakan data terpadu yang dapat menjadikan intervensi program semakin baik kedepan. DDP akan memberikan informasi dan sistem pengambilan keputusan kebijakan yang tepat, dalam menentukan program dan kebijakan publik yang mengarah pada kepentingan masyarakat tepat sasaran.

Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dalam acara Workshop pendataan Desa Kelurahan Presisi, Rabu 17 Mei 2023.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat itu, sebagai bentuk masukan dan evaluasi terkait Data Desa Presisi.

Baca Juga: PJ. Gubernur Sulawesi Barat Bentuk Satgas di Tingkat Kecamatan, Fokus Penanganan Stunting

Muhammad Idris mengatakan, Data Desa Presisi Provinsi Sulawesi Barat, menuju Data Desa dari Sulawesi Barat untuk Indonesia.

Hal itu, sebagai bentuk percepatan menuju program dan kegiatan tepat sasaran, melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana lainnya yang tidak mengikat.

Baca Juga: Prof Zudan Arif Fakrullah: Mari Kita Bentuk Super Tim Untuk Membahagiakan Masyarakat Sulbar

Ia mengatakan, Data Desa Presisi adalah kegiatan pendataan dan pemetaan desa, dengan metode bersifat Numerik dan Spasial melalui pendekatan Drone Participatory Mapping.

Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam penyajian Data Desa Presisi, akan memberikan informasi dan sistem pengambilan keputusan kebijakan yang tepat, dalam menentukan program dan kebijakan publik yang mengarah pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Menggunakan Pesawat Wings Air, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Mendarat di Mumuju

Meskipun, dalam proses penyajian data bukanlah hal yang mudah, namun, mulai dari tahap I yang mampu mengitervesi 45 Lokus dan tahap II 63 lokus serta batch III mengintervensi 145 desa.

Baca Juga: Pasien di RS Polewali Mandar Mengadu ke Presiden Lantaran Tak Mampu Bayar Biaya Pengobatan, Pemda Mamasa Abai

Dengan demikian, pihaknya berharap dengan DDP yang dimiliki, nantinya tidak ada lagi masalah yang ditemukan. Sehingga, dengan adanya DDP ini, dapat menyelesaikan berbagai masalah, utamanya masalah data di desa.***